Ni Made Dewi Purnama Sari
202221121004
Univ. Warmadewa
Mohon ijin menambahkan sedikit terkait apa yang telah teman saya (raymundus kopong beda) sampaikan tersebut mengenai keluhan terkait dengan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana atau lambatnya pembangunan di desa, menurut saya pengelolaan dana desa yang tidak selalu transparan. Dalam beberapa kasus, ketidaktransparanan ini muncul dari proses perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat secara aktif, pengelolaan anggaran yang tidak akuntabel, atau praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Keluhan dari masyarakat sering kali terkait dengan lambatnya realisasi proyek-proyek pembangunan, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti prosedur birokrasi yang rumit, kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan pihak terkait, serta kapasitas aparatur desa yang belum memadai. Meski berbagai inisiatif telah diluncurkan untuk memperbaiki situasi ini, termasuk peningkatan mekanisme pengawasan dan pelatihan bagi aparatur desa, masalah ketidaktransparanan dan efisiensi dalam pembangunan desa tetap menjadi isu penting. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan terintegrasi, termasuk peningkatan transparansi melalui teknologi informasi, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik yang merugikan. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan komitmen dari semua pihak, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Sekian dan Terimakasih
202221121004
Univ. Warmadewa
Mohon ijin menambahkan sedikit terkait apa yang telah teman saya (raymundus kopong beda) sampaikan tersebut mengenai keluhan terkait dengan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana atau lambatnya pembangunan di desa, menurut saya pengelolaan dana desa yang tidak selalu transparan. Dalam beberapa kasus, ketidaktransparanan ini muncul dari proses perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat secara aktif, pengelolaan anggaran yang tidak akuntabel, atau praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Keluhan dari masyarakat sering kali terkait dengan lambatnya realisasi proyek-proyek pembangunan, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti prosedur birokrasi yang rumit, kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan pihak terkait, serta kapasitas aparatur desa yang belum memadai. Meski berbagai inisiatif telah diluncurkan untuk memperbaiki situasi ini, termasuk peningkatan mekanisme pengawasan dan pelatihan bagi aparatur desa, masalah ketidaktransparanan dan efisiensi dalam pembangunan desa tetap menjadi isu penting. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan terintegrasi, termasuk peningkatan transparansi melalui teknologi informasi, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik yang merugikan. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan komitmen dari semua pihak, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Sekian dan Terimakasih