1. Dengan menerapkan komunikasi dan konsultasi publik serta membangun jejaring kerjasama pemerintah daerah yang dapat memperoleh informasi dan masukan yang diperlukan dalam proses analisis kebijakan, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan Regulasi dan Legislasi. Dengan memerhatikan hal sebagai berikut : konsistensi dengan aturan yang lebih tinggi, melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan, menjaga keterbukaan dan transparansi, mengukur dampak kebijakan, menerapkan evaluasi dan pengawasan. Dengan memperhatikan hal- hal tersebut dalam pembuatan Regulasi dan Legislasi diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan di wilayah tersebut.
2.
- Mengidentifikasi dan pemahaman yang mendalam mengenai masalah yang ingin diatasi serta kebutuhan masyarakat.
- Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan.
- Mengandalkan data yang akurat dan bukti ilmiah dalam pengambilan keputusan.
- Mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial.
- Menyampaikan tujuan, proses, dan manfaat kebijakan dengan jelas ke publik.
- Menetapkan indikator untuk menilai keberhasilan kebijakan.
- Memastikan bahwa lembaga yang bertanggung jawab memiliki sumber daya, kompetensi, dan kapasitas yang cukup untuk melaksanakan kebijakan dengan baik.
- Memperhatikan dampak kebijakan terhadap berbagai kelompok masyarakat.