PEMERINTAHAN DESA

Pemerintahan desa di Indonesia memainkan peranan penting dalam kerangka sistem pemerintahan nasional. Dengan dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa mengalami perkembangan yang signifikan baik dalam struktur, fungsi, maupun partisipasi masyarakat.Sejak diberlakukannya UU Desa, struktur pemerintahan desa telah diatur dengan lebih jelas.Perkembangan pemerintahan desa juga terlihat dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan dan pendidikan bagi kepala desa dan perangkat desa semakin banyak dilakukan, dengan dukungan dari pemerintah pusat dan berbagai lembaga non-pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan anggaran, perencanaan pembangunan, serta pelayanan publik. Salah satu aspek penting dalam perkembangan pemerintahan desa adalah meningkatnya partisipasi masyarakat. Melalui mekanisme musyawarah desa, masyarakat kini lebih dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Partisipasi ini tidak hanya sebatas hadir dalam rapat, tetapi juga mencakup kontribusi ide, tenaga, dan sumber daya lainnya.