Untuk memastikan kebijakan publik yang diambil dapat memenuhi masyarakat, pemerintah perlu menerapkan prinsip yang ada dalam good governance seperti
1. partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yaitu melibatkan masyarakat dalam menggambil keputusan seperi adanya forum musrembang, dengan adanya forum ini masyarakat memiliki tempat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
2. Kemudian perlu adanya analisis seperti kira kira dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang apa saja yg didapat ketika menjalankan kebijakan tersebut.
3. Perlu adanya evaluasi, evaluasi ini berguna untuk memaksimalkan jalannya kebijakan publik
Perlu beberapa faktor untuk merumuskan kebijakan publik yang efektif dan keberlanjutan yaitu :
1. Relevansi: Kebijakan harus relevan dengan masalah yang dihadapi masyarakat dan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada.
2. Efisiensi: Kebijakan harus dapat mencapai tujuan dengan sumber daya yang minimal dan waktu yang singkat.
3. Efektivitas: Kebijakan harus dapat menghasilkan dampak yang nyata dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
4. Keadilan: Kebijakan harus adil dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu.
5. Berkelanjutan: Kebijakan harus dapat bertahan dalam jangka panjang dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
6. Partisipatif: Kebijakan harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.
7. Berbasis bukti(nyata): Kebijakan harus didukung oleh data dan bukti empiris yang kuat.