Dalam implementasi kebijakan publik, terdapat beberapa kendala umum. Pertama, ketidakakuratan data sering membuat kebijakan tidak tepat sasaran. Solusinya adalah pemutakhiran data secara berkala dengan sistem digital yang terintegrasi. Kedua, kurangnya koordinasi antarlembaga dapat menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan. Pemerintah perlu menetapkan mekanisme koordinasi yang jelas di setiap lembaga.
Pengawasan yang lemah juga menjadi kendala, sehingga diperlukan monitoring lebih ketat menggunakan teknologi serta melibatkan masyarakat. Selain itu, kurangnya sumber daya, baik finansial maupun personel, bisa diatasi dengan alokasi anggaran yang lebih efisien dan pelatihan tenaga kerja.
Resistensi dari pemangku kepentingan terjadi ketika kebijakan tidak melibatkan mereka. Untuk mengatasinya, diperlukan dialog publik dan sosialisasi yang lebih baik. Birokrasi yang rumit dan korupsi juga memperlambat kebijakan, sehingga diperlukan reformasi birokrasi dan penerapan sistem transparansi.
Ketidakselarasan antara kebijakan nasional dan daerah dapat diatasi dengan desentralisasi kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Kurangnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan juga perlu diperbaiki dengan membuka lebih banyak ruang dialog, sehingga kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.