1. Tantangan utama dalam perumusan kebijakan publik meliputi kurangnya data yang akurat, ketidakpastian politik, dan konflik kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan. Untuk mengatasinya, penting untuk membangun sistem pengumpulan data yang baik dan melibatkan berbagai pihak dalam proses perumusan kebijakan. Dialog terbuka dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat membantu mengidentifikasi prioritas yang relevan dan mengurangi konflik kepentingan.
2. Data dan bukti empiris dapat digunakan secara efektif dalam perumusan kebijakan publik dengan memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan. Penggunaan analisis data untuk mengidentifikasi masalah dan tren memungkinkan pembuat kebijakan untuk merumuskan solusi yang berbasis fakta. Selain itu, penerapan metode evaluasi yang tepat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan mendengarkan umpan balik dari masyarakat dan mempertimbangkan hasil penelitian, kebijakan dapat disesuaikan untuk mencapai dampak yang lebih positif.