Pemetaan Sosial (social-mapping) selain dilakukan untuk menemukan dan mengenali potensi (resources) dan modal sosial (social capital), juga mengenali pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan keberadaan dan aktivitas pelaku pemberdayaan masyarakat. Sehingga melalui social-mapping dapat teridentifikasi keinginan, kebutuhan dan sumber persoalan yang dirasakan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Selanjutnya, hasil dari social-mapping menjadi dasar perencanaan program pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat seringkali tidak menemukan sasaran yang tepat dan menimbulkan ketidakpuasan bagi stakeholder karena tidak diperhatikannya pemetaan akan kebutuhan masyarakat. Masalah tersebut muncul karena program pemberdayan masyarakat yang dilakukan hanya berdasarkan pada sudut pandang pemberdaya sendiri, bukan berdasarkan sudut pandang masyarakat yang menjadi sasaran. Hal ini dipahami karena dinamika perubahan dalam masyarakat desa yang dinamis (Sukaris, 2019).