Perubahan regulasi terakhir mengenai pemerintahan desa di Indonesia dari UU Desa No 6 Tahun 2014 ke UU Desa No 3 Tahun 2024 membawa sejumlah perubahan signifikan. Beberapa perubahan yang paling penting meliputi:
1. Penataan Kewenangan dan Fungsi Pemerintahan Desa: UU Desa No 3 Tahun 2024 memperjelas dan memperluas kewenangan desa dalam mengelola urusan desa, dengan penekanan pada desentralisasi dan partisipasi masyarakat. Ini termasuk pengaturan lebih rinci mengenai wewenang desa dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi lokal.
2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Regulasi terbaru memberikan perhatian lebih pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Ini termasuk ketentuan yang lebih ketat mengenai laporan penggunaan anggaran dan mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
3. Penguatan Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa): UU Desa No 3 Tahun 2024 memberikan peran yang lebih besar kepada BPD dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi potensi konflik antara pemerintah desa dan masyarakat.
4. Fokus pada Pengembangan Ekonomi Lokal: Terdapat peningkatan perhatian terhadap pengembangan ekonomi lokal melalui berbagai program yang dirancang untuk memanfaatkan potensi lokal dan mendorong kewirausahaan di tingkat desa.
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Regulasi terbaru juga mencakup upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, termasuk melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan desa.
Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi dan kapasitas desa dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif.