Ni Made Dewi Purnama Sari
202221121004
Univ. Warmadewa
Mohon ijin menambahkan sedikit terkait apa yang telah teman saya (zindi ziaani) sampaikan tersebut mengenai pemberian tunjangan purna tugas dan fasilitas, menurut saya tunjangan ini bertujuan untuk memberikan pengakuan dan apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjalankan tugas pelayanan publik di tingkat desa. Selain itu, undang-undang ini juga mencakup fasilitas tambahan bagi perangkat desa, seperti peningkatan akses terhadap pelatihan dan pengembangan kapasitas yang akan mendukung mereka dalam melaksanakan tugas dengan lebih baik. Ketentuan baru terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga merupakan aspek penting dari UU No. 3 Tahun 2024. BUMDes diharapkan dapat memainkan peran yang lebih strategis dalam pengelolaan ekonomi desa dengan penambahan wewenang dan dukungan yang lebih besar. Undang-undang ini memberikan pedoman lebih jelas tentang bagaimana BUMDes harus dikelola, termasuk kewajiban pelaporan dan akuntabilitas, serta bagaimana memanfaatkan potensi lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Dengan perubahan ini, diharapkan BUMDes dapat menjadi motor penggerak utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
202221121004
Univ. Warmadewa
Mohon ijin menambahkan sedikit terkait apa yang telah teman saya (zindi ziaani) sampaikan tersebut mengenai pemberian tunjangan purna tugas dan fasilitas, menurut saya tunjangan ini bertujuan untuk memberikan pengakuan dan apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjalankan tugas pelayanan publik di tingkat desa. Selain itu, undang-undang ini juga mencakup fasilitas tambahan bagi perangkat desa, seperti peningkatan akses terhadap pelatihan dan pengembangan kapasitas yang akan mendukung mereka dalam melaksanakan tugas dengan lebih baik. Ketentuan baru terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga merupakan aspek penting dari UU No. 3 Tahun 2024. BUMDes diharapkan dapat memainkan peran yang lebih strategis dalam pengelolaan ekonomi desa dengan penambahan wewenang dan dukungan yang lebih besar. Undang-undang ini memberikan pedoman lebih jelas tentang bagaimana BUMDes harus dikelola, termasuk kewajiban pelaporan dan akuntabilitas, serta bagaimana memanfaatkan potensi lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Dengan perubahan ini, diharapkan BUMDes dapat menjadi motor penggerak utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Sekian dan Terimakasih