Menurut saya Implementasi demokrasi di level pemerintahan desa di Indonesia menghadapi tantangan signifikan, yaitu karena rendahnya partisipasi masyarakat, kelemahan kelembagaan, dan praktik korupsi. Masyarakat sering kali tidak terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, yang mengakibatkan keputusan yang tidak mencerminkan aspirasi mereka. Selain itu, struktur kelembagaan seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seringkali tidak berfungsi secara optimal, dan adanya penyalahgunaan kekuasaan dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Di sisi lain, tantangan otonomi di pemerintahan desa mencakup disparitas pembangunan antar desa, keterbatasan sumber daya manusia, dan regulasi ketat dari pemerintah pusat. Desa dengan sumber daya yang lebih baik cenderung berkembang lebih cepat, sementara desa tertinggal menghadapi kesenjangan yang semakin lebar. Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menghambat efektivitas pemerintahan desa dalam menjalankan otonomi mereka. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait sangat penting untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mendorong partisipasi aktif demi mencapai kemandirian dan kesejahteraan desa
Brave Pratama Anugerah Pala (202221121008)
In reply to First post
Re: Brave Pratama Anugerah Pala (202221121008)
Ni Made Dewi Purnama Sari
202221121004
Univ. Warmadewa
Mohon ijin menambahkan sedikit terkait apa yang telah teman saya (brave pratama anugerah pala) sampaikan tersebut mengenai Implementasi demokrasi di level pemerintahan desa di Indonesia, menurut saya implementasi demokrasi di level pemerintahan desa di Indonesia menghadapi tantangan signifikan yang menghambat efektivitas dan partisipasi masyarakat. Pertama, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai warga negara serta minimnya akses informasi mengenai kebijakan publik. Hal ini menciptakan kesenjangan antara pemerintah desa dan masyarakat yang seharusnya dilibatkan dalam proses pemerintahan. Kedua, kelemahan kelembagaan dalam pemerintahan desa, termasuk kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai, turut berkontribusi pada ketidakmampuan desa untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif. Kelemahan ini dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak transparan dan akuntabel. Ketiga, praktik korupsi yang masih marak di tingkat desa semakin memperburuk situasi. Korupsi tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa menjadi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, untuk memperkuat implementasi demokrasi di tingkat desa, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, memperkuat kelembagaan, dan memberantas praktik korupsi secara efektif.
202221121004
Univ. Warmadewa
Mohon ijin menambahkan sedikit terkait apa yang telah teman saya (brave pratama anugerah pala) sampaikan tersebut mengenai Implementasi demokrasi di level pemerintahan desa di Indonesia, menurut saya implementasi demokrasi di level pemerintahan desa di Indonesia menghadapi tantangan signifikan yang menghambat efektivitas dan partisipasi masyarakat. Pertama, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai warga negara serta minimnya akses informasi mengenai kebijakan publik. Hal ini menciptakan kesenjangan antara pemerintah desa dan masyarakat yang seharusnya dilibatkan dalam proses pemerintahan. Kedua, kelemahan kelembagaan dalam pemerintahan desa, termasuk kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai, turut berkontribusi pada ketidakmampuan desa untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif. Kelemahan ini dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak transparan dan akuntabel. Ketiga, praktik korupsi yang masih marak di tingkat desa semakin memperburuk situasi. Korupsi tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa menjadi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, untuk memperkuat implementasi demokrasi di tingkat desa, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, memperkuat kelembagaan, dan memberantas praktik korupsi secara efektif.
Sekian dan Terimakasih