Ni Made Dewi Purnama Sari
202221121004
Univ. Warmadewa
Mohon ijin menambahkan sedikit terkait apa yang telah teman saya (neisha azkiya salsabil) sampaikan tersebut mengenai korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, menurut saya Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan desa di Indonesia. Meskipun terdapat alokasi dana yang seharusnya disalurkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, sering kali dana tersebut tidak sepenuhnya tersampaikan. Hal ini terjadi karena adanya praktik penyimpangan dan korupsi di tingkat pemerintahan, di mana dana yang tersedia tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali, pejabat publik beralasan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan kurang, padahal kenyataannya adalah dana yang ada tidak dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, berbagai program dan inisiatif yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tidak terwujud, dan masyarakat tetap terjebak dalam kondisi yang kurang memadai. Penegakan hukum dan transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat diperlukan untuk mencegah praktik korupsi ini dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat.
202221121004
Univ. Warmadewa
Mohon ijin menambahkan sedikit terkait apa yang telah teman saya (neisha azkiya salsabil) sampaikan tersebut mengenai korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, menurut saya Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan desa di Indonesia. Meskipun terdapat alokasi dana yang seharusnya disalurkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, sering kali dana tersebut tidak sepenuhnya tersampaikan. Hal ini terjadi karena adanya praktik penyimpangan dan korupsi di tingkat pemerintahan, di mana dana yang tersedia tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali, pejabat publik beralasan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan kurang, padahal kenyataannya adalah dana yang ada tidak dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, berbagai program dan inisiatif yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tidak terwujud, dan masyarakat tetap terjebak dalam kondisi yang kurang memadai. Penegakan hukum dan transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat diperlukan untuk mencegah praktik korupsi ini dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat.
Sekian dan Terimakasih