Pertanyaan Pemantik:
1. Apa saja tantangan utama dalam tahap perumusan kebijakan publik, dan bagaimana cara mengatasinya?
Contoh Kasus : Jalan Berlubang di lingkungan Masyarakat
Tantangan Perumusan Kebijakan Publik :
a. Pendekatan Struktural
Dimana masyarakat nanti akan lapor ke rt, rw, camat dan keluaran kemudian mengadakan rapat dan mengeluarkan regulasi dan regulasi harus dipatuhi oleh warga terdampak
b. Pendekatan Klasifikasi
Dimana sebuah permasalah perlu melihat Stength, Weakness, Opportunity Threat. Bagaimana peluang, ancaman, ketakutan dan peluang yang diperoleh dari masalah publik termasuk cost benefit analisis (bagaimana penganggaran masalah ini diselesaikan terkait masalah publik)
c. Pendekatan Triangulasi (Lembaga Riset)
Dimana lembaga survei membuat riset di lingkungan masyarakat dan mengubah sebuah permasalahan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan (bersifat teoritis) yang disebut sebagai kebijakan berbasis data.
d. Pendekatan Brainstrorming
Dengan melihat bagaimana perilaku dari aspek budaya yang mempengaruhi masalah publik yang ingin diselesaikan.
Cata Mengatasi Tantangan Perumusan Kebijakan Publik :
a. Tindakan Struktural
Kita dapat menghubungi rt kemudian menghadap kelurahan, camat, bupati dan gubernur, dari situlah kita dapat mendefinisikan permasalahan dengan mengajak lembaga penelitian, dosen peneliti atau universitas bertemu stakeholder untuk melihat bagaimana penyelesaian dari pemasalahan publik melalui teori dan data
b. Tindakan Klasifikasi
Kita dapat melihat siapa saja yang terdampak dari jalan berlubang misalnya pedagang keliling, dari sisi ekonomi terdampak, (dagangan rusak, jatuh dll) kemudian ketika pergelaran festival budaya, dimana aksi budaya terganggu ketika melewati jalan berlubang, termasuk juga anggaran perbaikannya itu berapa, bersama para stakeholder dan lembaga lainnya.
c. Tindakan Brainstrorming
Dengan berkomunikasi melalui musrembang desa atau kecamatan, kita dapat mendengar pendapat masyarakat misalnya : kebocoran ban kendaraan sering terjadi sehingga dengan pendekatan yang melibatkan semua pihak yang pada akhirnya di tingkat bupati dapat menurunkan anggara untuk menyelesaikan masalah jalan berlubang.
2. Bagaimana data dan bukti empiris dapat digunakan secara efektif dalam perumusan kebijakan publik?
- Melalui Studi Analisis Implementasi Kebijakan (baik pada tingkat formulasi, implementasi, evaluasi atau outcome) dari suatu kebijakan.
Karena para analis kebijakan membuat semacam prediksi-prediksi terhadap apa yang akan terjadi apabila kebijakan tersebut di implementasikan (bersifat asumtif) bahwa asumsi itu dapat berdasarkan pengalaman, pengetahuan, data dan bukti dilapangan atau hal-hal yang dipahami oleh masyarakat. Terdapat 4 kriteria Analisis Kebijakan Publik :
1. Kebijakan harus dinilai dari Aspek Kebutuhan (apakah kebijakan tersebut benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat)
2. Aspek Profitabilitas (dimana kebijakan yang dibuat harus memiliki keuntungan bagi masyarakat) dapat berupa keuntungan sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya.
3. Aspek Kelayakan (dimana suatu kebijakan harus memenuhi standar kelayakan secara politik, ekonomi, sosial dan administrasi)
4. Aspek Prioritas Utama Masyarakat (dimana suatu kebijakan harus menjadi prioritas utama bagi masyarakat baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, kesehatan dll) sehingga yang paling penting dibutuhkan oleh masyarakat itulah yang harus diimplementasikan oleh pemerintah.
Pertanyaan Pemantik:
1. Apa saja tantangan utama dalam tahap perumusan kebijakan publik, dan bagaimana cara mengatasinya?
Contoh Kasus : Jalan Berlubang di lingkungan Masyarakat
Tantangan Perumusan Kebijakan Publik :
a. Pendekatan Struktural
Dimana masyarakat nanti akan lapor ke rt, rw, camat dan keluaran kemudian mengadakan rapat dan mengeluarkan regulasi dan regulasi harus dipatuhi oleh warga terdampak
b. Pendekatan Klasifikasi
Dimana sebuah permasalah perlu melihat Stength, Weakness, Opportunity Threat. Bagaimana peluang, ancaman, ketakutan dan peluang yang diperoleh dari masalah publik termasuk cost benefit analisis (bagaimana penganggaran masalah ini diselesaikan terkait masalah publik)
c. Pendekatan Triangulasi (Lembaga Riset)
Dimana lembaga survei membuat riset di lingkungan masyarakat dan mengubah sebuah permasalahan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan (bersifat teoritis) yang disebut sebagai kebijakan berbasis data.
d. Pendekatan Brainstrorming
Dengan melihat bagaimana perilaku dari aspek budaya yang mempengaruhi masalah publik yang ingin diselesaikan.
Cata Mengatasi Tantangan Perumusan Kebijakan Publik :
a. Tindakan Struktural
Kita dapat menghubungi rt kemudian menghadap kelurahan, camat, bupati dan gubernur, dari situlah kita dapat mendefinisikan permasalahan dengan mengajak lembaga penelitian, dosen peneliti atau universitas bertemu stakeholder untuk melihat bagaimana penyelesaian dari pemasalahan publik melalui teori dan data
b. Tindakan Klasifikasi
Kita dapat melihat siapa saja yang terdampak dari jalan berlubang misalnya pedagang keliling, dari sisi ekonomi terdampak, (dagangan rusak, jatuh dll) kemudian ketika pergelaran festival budaya, dimana aksi budaya terganggu ketika melewati jalan berlubang, termasuk juga anggaran perbaikannya itu berapa, bersama para stakeholder dan lembaga lainnya.
c. Tindakan Brainstrorming
Dengan berkomunikasi melalui musrembang desa atau kecamatan, kita dapat mendengar pendapat masyarakat misalnya : kebocoran ban kendaraan sering terjadi sehingga dengan pendekatan yang melibatkan semua pihak yang pada akhirnya di tingkat bupati dapat menurunkan anggara untuk menyelesaikan masalah jalan berlubang.
2. Bagaimana data dan bukti empiris dapat digunakan secara efektif dalam perumusan kebijakan publik?
a. Studi Analisis Implementasi Kebijakan (baik pada tingkat formulasi, implementasi, evaluasi atau outcome) dari suatu kebijakan.
Karena para analis kebijakan membuat semacam prediksi-prediksi terhadap apa yang akan terjadi apabila kebijakan tersebut di implementasikan (bersifat asumtif) bahwa asumsi itu dapat berdasarkan pengalaman, pengetahuan, data dan bukti dilapangan atau hal-hal yang dipahami oleh masyarakat. Terdapat 4 kriteria Analisis Kebijakan Publik :
1. Kebijakan harus dinilai dari Aspek Kebutuhan (apakah kebijakan tersebut benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat)
2. Aspek Profitabilitas (dimana kebijakan yang dibuat harus memiliki keuntungan bagi masyarakat) dapat berupa keuntungan sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya.
3. Aspek Kelayakan (dimana suatu kebijakan harus memenuhi standar kelayakan secara politik, ekonomi, sosial dan administrasi)
4. Aspek Prioritas Utama Masyarakat (dimana suatu kebijakan harus menjadi prioritas utama bagi masyarakat baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, kesehatan dll) sehingga yang paling penting dibutuhkan oleh masyarakat itulah yang harus diimplementasikan oleh pemerintah.