Diskusi 9

Yeni Kartika Sari (2123600027/UPS Tegal)

Yeni Kartika Sari (2123600027/UPS Tegal)

by YENI KARTIKA SARI -
Number of replies: 1

Menurut saya dari materi yang sudah ada, hambatan dan tantangan terbesar bagi pemerintah desa dalam mengimplemntasikan digitalisasi pada level pemerintah desa yaitu :

1. Keterbatasan Infrastruktur yaitu banyak desa yang masih belum memiliki akses internet yang memadai, terutama di daerah terpencil atau pedalaman. Jaringan internet yang lambat atau bahkan tidak tersedia menjadi kendala utama dalam mengadopsi teknologi digital.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dimana tidak semua aparat desa memiliki kemampuan atau literasi digital yang cukup untuk mengoperasikan perangkat teknologi. Pelatihan dan pendampingan khusus diperlukan agar mereka bisa menggunakan sistem digital dengan efektif, namun hal ini memerlukan waktu dan biaya.

3. Keamanan Data dimana Implementasi digitalisasi juga membawa risiko terkait keamanan data dan privasi. Tanpa infrastruktur keamanan yang memadai, data masyarakat desa bisa menjadi rentan terhadap penyalahgunaan atau serangan siber.

4. Anggaran Terbatas yaitu Anggaran desa seringkali terbatas dan prioritasnya adalah pada kebutuhan mendasar seperti infrastruktur fisik dan layanan dasar masyarakat. Pengadaan teknologi seperti perangkat keras (komputer, perangkat jaringan) dan perangkat lunak (software) bisa menjadi beban tambahan yang sulit diwujudkan tanpa dukungan dari pemerintah pusat atau pihak swasta.

In reply to YENI KARTIKA SARI

Re: Yeni Kartika Sari (2123600027/UPS Tegal)

by NI MADE DEWI PURNAMA SARI -
Ni Made Dewi Purnama Sari
202221121004
Univ. Warmadewa

Mohon ijin menambahkan pendapat dari teman saya (yeni kartika sari) mengenai Anggaran Terbatas, menurut saya  Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi pemerintah desa dalam mengimplementasikan digitalisasi adalah keterbatasan anggaran. Digitalisasi memerlukan investasi awal yang signifikan, termasuk pengadaan perangkat keras seperti komputer, server, dan jaringan internet, serta perangkat lunak untuk mendukung administrasi dan pelayanan publik berbasis digital. Selain itu, biaya pelatihan bagi aparatur desa agar mampu mengoperasikan teknologi baru juga menjadi tantangan tersendiri. Bagi banyak desa, terutama di wilayah terpencil, alokasi dana desa sering kali diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak seperti pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan kesehatan, sehingga dana untuk digitalisasi menjadi terbatas. Keterbatasan anggaran ini sering menghambat langkah awal implementasi teknologi informasi yang sebenarnya dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik di desa. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa untuk memberikan pendampingan serta bantuan finansial yang memadai guna mendorong percepatan digitalisasi di tingkat desa.

Sekian dan Terimakasih