Kebijakan yang ada saat ini untuk mendukung pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencakup berbagai inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kontribusi sosial dari ketiga entitas tersebut.
Kebijakan yang Mendukung Pengembangan BUMN, BUMD, dan BUMDes
1. Digitalisasi dan Inovasi
2. Pemberdayaan UMKM
3. Kebijakan Lingkungan Berkelanjutan
4. Transparansi dan Akuntabilitas
5. Pengembangan Infrastruktur
Menuerut saya Peningkatan Kebijakan meliputi :
- Peningkatan Kapasitas Manajerial di BUMDes, untuk mengatasi tantangan manajerial di BUMDes, program pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif perlu diperkenalkan. Ini dapat mencakup workshop tentang manajemen usaha, pemasaran, dan akses pasar.
- Koordinasi Antara Entitas, meningkatkan sinergi antara BUMN, BUMD, dan BUMDes sangatlah penting. Pemerintah dapat menciptakan platform kolaborasi yang memfasilitasi pertukaran informasi dan sumber daya antara ketiga entitas ini.
- Monitoring dan Evaluasi Berkala, Implementasi sistem monitoring yang lebih baik untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada sangat diperlukan. Hal ini termasuk penilaian berkala terhadap kinerja BUMN dan BUMDes serta dampaknya terhadap masyarakat.
- Inovasi dalam Pendanaan, mendorong model pendanaan baru untuk BUMDes melalui skema pembiayaan berbasis komunitas atau kemitraan dengan sektor swasta dapat membantu meningkatkan akses modal bagi usaha-usaha desa.
- Fokus pada Keterlibatan Masyarakat, kebijakan harus lebih proaktif dalam melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang berkaitan dengan BUMDes, sehingga memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi.Dengan menerapkan langkah-langkah peningkatan ini, diharapkan kebijakan yang ada dapat lebih efektif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh BUMN, BUMD, dan BUMDes serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.