Forum Diskusi

Yeni Kartika Sari (2123600027/UPS Tegal)

Yeni Kartika Sari (2123600027/UPS Tegal)

by YENI KARTIKA SARI -
Number of replies: 1

Pemerintahan masa depan di Indonesia seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Yaitu misalnya dengan pemerintah harus mampu menciptakan sistem yang memastikan seluruh kebijakan dan pelaksanaan programnya terbuka kepada masyarakat. Hal ini melibatkan pembangunan sistem digital yang memungkinkan masyarakat memantau pengeluaran anggaran, pelaksanaan proyek, hingga capaian kerja kementerian. Dengan transparansi, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga pengawas yang aktif. Misalnya, anggaran untuk pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal tidak hanya diumumkan, tetapi juga ditampilkan dalam bentuk pelaporan berkala yang dapat diakses oleh publik. Jika terdapat penyimpangan atau keterlambatan, masyarakat dapat melaporkan langsung melalui saluran pengaduan yang efektif, sehingga menciptakan sistem check and balance yang dinamis.

In reply to YENI KARTIKA SARI

Re: Yeni Kartika Sari (2123600027/UPS Tegal)

by NI MADE DEWI PURNAMA SARI -
Ni Made Dewi Purnama Sari
202221121004
Univ. Warmadewa

Mohon ijin menambahkan pendapat dari teman saya (yeni kartika sari) mengenai pemerintah harus mampu menciptakan sistem yang memastikan seluruh kebijakan dan pelaksanaan programnya terbuka kepada masyarakat,  menurut saya Pemerintahan masa depan di Indonesia seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik adalah kemampuan pemerintah untuk menciptakan sistem yang memastikan seluruh kebijakan dan pelaksanaan programnya terbuka kepada masyarakat. Hal ini melibatkan pembangunan sistem digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan mudah dan real-time, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui platform yang transparan. Dengan menggunakan teknologi informasi, pemerintah dapat memfasilitasi proses monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, sehingga masyarakat dapat memantau jalannya kebijakan dan memberikan masukan yang konstruktif. Penerapan sistem digital yang inklusif ini akan memastikan bahwa kebijakan dan pelayanan publik lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan.

Sekian dan Terimakasih