Hambatan dan tantangan terbesar bagi pemerintah desa dalam mengimplementasikan digitalisasi adalah keterbatasan infrastruktur, seperti akses internet yang tidak stabil dan cepat, serta kurangnya perangkat keras dan lunak. Hal ini menyebabkan proses digitalisasi menjadi lambat dan tidak efektif.
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan besar. Aparatur desa seringkali belum memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang memadai untuk mengelola digitalisasi. Kurangnya kesadaran akan pentingnya digitalisasi juga menjadi faktor penghambat.
Keterbatasan anggaran dan sumber pendanaan juga membatasi kemampuan pemerintah desa untuk membiayai infrastruktur dan sumber daya manusia. Biaya operasional untuk perawatan dan penggunaan teknologi juga menjadi beban tambahan.
Regulasi dan kebijakan yang belum jelas tentang digitalisasi di level desa juga menyebabkan kesulitan dalam mengambil keputusan. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa juga memperburuk situasi.
Kurangnya partisipasi masyarakat dan ketersediaan data yang akurat juga menjadi hambatan dalam mengimplementasikan digitalisasi. Risiko keamanan data dan privasi juga harus menjadi perhatian serius.
Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah desa perlu meningkatkan infrastruktur, melakukan pelatihan dan pendampingan, serta mengembangkan regulasi dan kebijakan yang jelas. Kerjasama dengan pihak ketiga juga dapat membantu mendapatkan dukungan teknis dan finansial.