KETAHANAN PANGAN

Maryoto (2008) menegaskan bahwa sebenarnya masalah pangan sudah dihadapi oleh Indonesia bahkan sejak pendudukan Jepang. Waktu itu Soekarno mengimbau agar rakyat memproduksi pangan selain beras. Pada masa menjelang akhir kepemimpinannya tahun 60-an, Indonesia juga menghadapi krisis pangan yang berat, yang menunjukkan bahwa semasa pemerintahannya Soekarno gagal mengatasi krisis pangan di dalam negeri. Waktu itu Indonesia harus impor beras lebih dari 1.000.000 ton/tahun.

Ketua Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Ichwan Azhari, yang dikutip oleh Maryoto, juga sependapat: awal dari krisis pangan di Indonesia 2007/2008 adalah involusi atau kemerosotan pertanian yang telah terjadi sejak 1950-an, tetapi tidak ditangani secara serius oleh pemerintah. Fragmentasi lahan mulai terjadi hingga produktivitas lahan merosot.    Krisis pangan dinilai sebagai akibat dari masalah itu. Masalah itu memuncak pada tahun 1960-an dan  krisis pangan terus berlangsung pada periode 2007/2008. Inti dari masalah krisis pangan global karena terjadinya kelebihan permintaan, khususnya akibat peningkatan permintaan beras pada negara-negara pengimpor. Krisis pangan global adalah gabungan dari krisis pangan dari sejumlah negara.

Tujuh prinsip kedaulatan pangan:

1.      Hak akses ke pangan;

2.      Reformasi agraria;

3.      Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan;

4.      Pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan;

5.      Pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi;

6.      Melarang penggunaan pangan sebagai senjata; dan

7.      Pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.