Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia

Kongres Pemuda Pertama

Ketidakberhasilan melahirkan sebuah federasi bersama antara Jong Java dengan Jong Sumatranen Bond membuat para pemimpin pemuda tidak patah arang, mereka terus berusaha berbagai pertemuan baik formal maun non-formal. Usaha ini berhasil di tahun 1925 ketika M. Tabrani seorang jurnalis koran Hindia Baroe mampu mengadakan Konfrensi Organisasi pemuda Nasional Pertama 15 Nopember 1925 di Gedung Lux Otientis Jakarta. Konfrensi dihadiri oleh wakil-wakil Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Pelajar Minahasa (Minahassische Studeerenden), Sekar Roekoen, dan peserta perorangan. Kongres memutuskan akan mengadakan Kerapatan Besar pemuda (sekarang Kongres pemuda Pertama) atau Eerste Indonesisch Jeudcongres tanggal 30 April – 2 Mei 1926 di Jakarta.

Kongres pemuda pertama diikuti oleh berbagai organisasi pemuda, partai politik dan wakil pemerintah. Kongres diadakan selama tiga hari dan dibagi dalam tiga kali rapat. Rapat pertama dilaksanakan hari Jumat 30 April 1926 di Gedung Vrijmetslaarslog, sekarang Gedung komia farma jalan Boedi Utomo Jakarta.  Mohammad Tabrani dalam pidato pembukaan kongres menyampaikann bahwa untuk menumbuhkan semangat persatuan maka panitia memilih acara-acara yang dapat melahirkan persatuan dan menjauhkan bibit-bibit perpecahan.

Kongres Pemuda Kedua

Usaha membangun fusi yang hasilnya kurang memuaskan, para pemuda yang dimotori oleh Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI) melalui kongres yang dihadiri oleh seluruh organisasi pemuda. Ide ini didiskusikan dalam pertemuan tanggal 3 Mei 1928 dan dilanjutkan pada pertemuan 12 Agustus 1928. Dalam pertemuan di Gedung Clubgebouw tersebut yang hadir : utusan Jong Islaminten Bond, Pemoeda Indonesia, Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Bataks Bond, Pemoeda Kaoem Betawi dan PPPI. Pertemuan mendiskusikan waktu, tempat dan biaya kongres. Berkait waktu disepakati bulan Oktober 1928, tempat atas inisiatif PPPI akan diadakan di tiga buah Gedung yang letaknya berlainan.

Pada kongres kedua hadir perwakilan dari PPPI, Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Bataks Bond, Jong Islaminten Bond, Pemoeda Indonesia, Jong Celebes, Sekar Roekoen, Jong Ambon, Pemoeda Kaoem Betawi, partai politik seperti PNI, Partai Sarikat Islam, Kaoem Betawi, Boedi Oetomo,  Timoresch Verbon, dan permufakatan perhimpunan perhimpunan Politik kebangsaan Indonesia (PPPKI), utusan pemerintah , Patih Batavia, polisi, Adviseur voor Inlandsch Zaken (Penasehat Urusan Bumi Putra) dan PID (Politieke Inlichtingen Dienst, Dinas Informasi Politik).

Banyak tokoh pemuda yang menyampaikan gagasannya secara silih berganti. Sebelum putusan kongres dibacakan, WR Soepratman memainkan lagu ciptaanya yang mendapat sambutan hangat dari peserta kongres. Saat hasil kongres dibacakan semua peserta berdiri kecuali polisi dan penasehat urusan bumi putra. Putusan kongres, Pemuda Indonesia akan mengakui :

1. Menjungjung Bahasa Indonesia.
2. Perasaan dan kemauan persatuan bangsa Indonesia Cuma satu.
3. Putra dan putri Indonesia mengakui tumpah darah Indonesia dan bersetia,
4. Bahasa Indonesia wajib dipakai dalam perkumpulan dan pergaulan anak Indonesia karena dalam kongres itu juga bisa dipakai buat mengeluarkan perasaan kebangsan.
5. Memperhatikan dasar-dasar persatuan yang teguh karena persatuan itu didasarkan atas hokum nasional, budaya, history dan Bahasa yang sama.
6. Menyiarkan rasa kebangsan dan persatuan pada berbagai pers dunia.

Keputusan ini dikenal dengan Sumpah pemuda. Setelah keputusan kongres dibacakan, para pemuda kemudian mengucapkan ikrar yang dipimpin oleh Raden Soerjadi utusan Sekar Roekoen.

PNI

Dampak pembrontakan PKI 1926. maka PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Selain itu dengan sikap represif pemerintah colonial, dirasakan perlu adanya suatu wadah untuk menampung aspirasi rakyat yang selama ini belum cukup terwakili dalam partai-partai yang sudah ada. Kondisi ini mendorong tumbuhnya gagasan nasionalisme modern yang memberi arah lahirnya Gerakan nasionalis murni yang radikal. Pengambil inisiatif untuk Gerakan ini adalah Ir. Sukarno yang tahun 1925 telah mendirikan Algemeene Studie Club di Bandung. Dua tahun berseleng sesudah terbitnya tulisan Cokroaminoto tentang Islam dan sosialisme, Sukarno memasukan unsusr sosialisme dalam karangannya “Nasionalisme, Islam dan Marxisme. Bagi Sukarno ketiga ideologi itu dapat dijadikan pemersatu pergerakan rakyat yang kemudian dikenal dengan Nasakom.

Atas usaha Algemeene Studie Club 4 Juli 1927 diadakan rapat Perserikatan Nasional Indonesia. Rapat pembentukan partai ini dihadiri oleh Ir. Sukarno, dr. Tjiptomangunkoesomo,Soedjadi, Mr. Iskak Tjokroadisurjo, Mr. Budiarto, dan Mr Sonarjo (ketiganya ek PI). Tjiptomangunkoesomo dalam rapat tersebut menyampaikan ketidaksetujuannya untuk membentuk partai baru sebab PKI baru saja ditindak. Ia berpendapat sebaiknya disalurkan dengan nama baru.

PNI dengan PI memang tidak memiliki hubungan organisatori formal tetapi memiliki hubungan yang sangat erat. PI terus menyoroti pergerakan di Hindia dengan membangun nasionalisme serta mengkritisi pen-Digula-an pimpinan pergerakan. Bagi PI semangat kebangsaan hendaknya dijadikan kekuatan dan kesadaran rakyat serta dijadikan kekuatan nasional. Bila di hati rakyat tumbuh kesadaran nasional dapat dijadikan kemauan nasional untuk menjadi perbuatan nasional. Inilah yang disebut tri logi : nationale geest—nationale will—nalionale daad. Atas dasar pemikiran ini, PNI menetapkan tujuan PNI adalah bekerja untuk kemerdekaanIndonesia, asas yang digunakan : “percaya pada diri sendiri”. Artinya memperbaiki kekuatan politik, ekonomi dan social dengan kekuatan dan kebiasaan sendiri seperti dengan mendirikan sekolah, poloklinik, bank nasional, koperasi. Inilah yang menjadi dasar mengapa PNI tidak mau ikut dalam dewan-dewan yang didirikann oleh pemerintah. Yang menjadi anggota PNI adalah semua orang Indonesia yang berumur minimal 18 tahun. Orang asia lainnya boleh menjadi anggota PNI hanya sebatas anggota luar biasa.

Kegiatan PNI dengan cepat menarik minat massa sehingga mencemaskan pemerintah. Saat pembukaan sidang Volksraad 15 Mei 1928 gubernur jendral mengingatkan akan kesadaran rakyat terhadap nasionalisme yang ekstrim. Demikian pula garis politik non-kooperasi yang dijalankan oleh PNI yang bersifat permusuhan terhadap pemerintah. Kemajuan yang diperoleh PNI untuk menyadarkan rakyat akan kemerdekaannya membuat pemerintah Belanda menjadi kawatir, kemudian membentuk organisasi Vaderlandsche Club tahun 1929 yang mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap PNI. Demikian juga surat kabar surat kabar Belanda melakukan kampanye untuk melawan PNI. Pemerintah colonial bertambah cemas setelah mendapatkan laporan bahwa di kalangan tentara dan polisi juga terdapat pengaruh PNI sehingga tindakan keras diambil sperti Gubernur Jawa Barat melarang polisi menjadi anggota PNI. Demikian juga panglima tentaara kolonial melakukan hal yang sama melarang anggota meltier dan pegawai negeri yang berada dibawah wewenang Departemen van Oorlog, bahkan tentara dilarang membaca surat kabar yang bernuasan perjuangan kemerdekaan.

Dikalangan rakyat kemudian tersebar isu bahwa PNI akan melakukan pembrontakan tahun 1930. Atas desakan kaum reaksioner Belanda dan bertambahnya kekuatiran pemerintah, setelah melakukan persiapan-persiapan yang matang, pemerintah kemudian melakukan penggeledahan dimana-mana dan juga melakukan penangkapan. 29 Desember 1929 Sukarno ditangkap di Yogyakarta dan dibawa ke Bandung. Di Jakarta dilakukan 50 penggeledahan dan penangkapan, di Bandung 41, Cirebon 24, Pekalongan 42, Sukabumi, Cianjur 31, Surakarta 11, Medan 25, Ujung pandang 18, Padang 2, Semarang 30, dan banyak tempat lainnya sehingga secara keseluruhan berjumlah lebih dari 400 penangkapan. Seluruh kaum pergerakan protes, demikian juga PI, partai Buruh dan partai Komunis di Belanda.

Partai Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru).

Dengan dalih mengancam ketertiban umum, tujuh pimpinan PNI ditangkap oleh pemerintah colonial. Setelah diadili, Sukarno dibuang ke Ende, Flores. Hatta dan Syahrir dibuang ke Banda Naera. Terjadinya penangkapan dan pembuangan pemimpin PNI maka pimpinan PNI jatuh ke tangan Mr. Sartono anggota PNI yang juga sebagai pengacara. Keputusan kontroverisal diambil oleh Sartono yakni membubarkan PNI tahun 1931dan kemudian membentuk partai baru yakni Partai Indonesia (Partindo). Partindo lebih radikal dan militant disbanding PNI missal Partindo tidak mau bekerjasama dengan pemerintah dan menggunakan slogan “Merdeka atau Mati”. Partindo juga menyokong pergerakan bawah tanah yang revolusioner seperti Sarekat rakyat (SR) dan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo).

Sikap Sartono membubarkan PNI juga ditentang oleh sebagian anggota PNI sebab akan melemahkan semangat pergerakan dan mengorbankan cita-cita kemerdekaan. Mereka khawatir Partindo akan terjebak dalam konflik dengan pihak lain yang berbeda kepentingannya seperti PKI dan Jepang. Mereka kemudian mendirikan partai baru yang diberi nama Pendidikan Nasional Indonesia atau dikenal sebagai PNI Baru. Ideologi yang diusung oleh PNI Baru adalah nasionalisme moderat berbeda dengan nasionalisme sekuler PNI atau nasionalisme radikal Partindo. PNI Baru menyadari bahwa Indonesia negeri majemuk  baik etnis, budaya maupun agama sehingga menekankan pentingnya tolerasnsi untuk menuju persatuan. PNI Baru mengapresiasi peran islam tetapi tidak menjadikannya sebagai idiologi tunggal. PNI baru terbuka bagi pengaruh sosialisme terutama berkaitan dengan kesejahteraan dan keadilan sosial.

PNI Baru mengambil strategi perjuangan yang berbeda dengan PNI agtau Partindo. PNI Baru tidak menolak kerjasama dengan pemerintah asalkan memberi manfaat kepada rakyat. Konsesi-konsesi politik diusahakan untuk diperoleh oleh PNI Baru seperti otonomi daerah, perwakilan rakyat dan hak-hak sipil. PNI Bar uterus menjalin komunikasi politik dengan organisasi yang berhaluan sama seperti partai Sarika Islam Indonesia (PSII) dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo). PNI Baru tidak maun berkonfrontasi dengan PKI dan jepang yang dianggap sebagai ancaman kemerdekaan Indonesia. PNI Baru sangat kritis dan vocal terhadap kebijakan pemerintah colonial seperti pembentukan Volksraad yang tidak demokratis bahkan diskriminatif, menentang rencana membagi-bagi wilayah Indonesia menjadi beberapa negara boneka yang lemah dan tergantung pada Belanda. Juga menentang kebijakan eksploitasi sumber daya alam Indonesia dan menindas rakyat. PNI Baru merupakan partai yang paling gigih menentang PKI dan Jepang yang mencoba mengambil alih pergerakan nasional Indonesia.

PPPKI

PPPKI didirikan tanggal 17 Desember 1927 ditengah-tengah maraknya partai politik. PPPKI merupakan federasi dari PNI, Partai Sarikat Islam, Boedi Oetomo, Pasoendan, Kaoem Betawi, Sumatranen Bond, dan studie-studie Club. Gagasan pendirian PPPKI lahir tahun 1927 atas prakarsa Sukarno dan dr. Soekiman.Partai yang pertama menyetujui pembentukan PPPKI adalah Partai Sarikat Islam. Kemudian Sukarno dan dr. Soekiman menyusun peraturan sementara PPPKI. Draf peraturan sementara yang sudah disusun kemudian di sebarkan ke semua pengurus besar partai politik untuk mendapatkan persetujuan. Puncaknya tanggal 17 Desember 1927 lahirlah PPPKI.

PPPKI didirikan dengan tujuan :

1. Menyamakan arah aksi kebangsaan, memperkuatnya dengan memperbaiki organisasi dengan kerja Bersama sesame anggota.
2. Menghindarkan perselisihan sesame anggotanya.

PPPKI mengadakan kongres I di Surabaya tanggal 30 Agustus 1928. Kongres mengambil suatu mosi “dari rakyat kepada rakyat” tentang :

1. Dalam propaganda untuk organisasi sendiri anggota PPPKI tidak boleh menyalahkan asas-asas dan tujuan anggota lainnya dan tidak memakai kata-kata yang menimbulkan kerugian anggota lainnya.
2. Semua perselisihan antar sesama anggota hendaknya diselesaikan dengan musyawarah

Perselisihan di tubuh PPPKI sebenarnya sudah muncul saat pendiriannya, perpecahan itu tak terelakan sehingga Desember 1930 PSI keluar dari PPPKI. Juga munculnya perpecahan dalam tubuh PNI setelah Sukarno ditangkap, PNI pecah menjadi Partindo dan PNI Baru atau PNI Pendidikan. PPPKI sudah mengambil langkah-langkah untuk tetap bertahan yakni dengan mengganti nama dari permufakatan menjadi persatuan, dan kebangsaan menjadi kemerdekaan. Kemudian memindahkan Majelis Pertimbangan yang semula berkedudukan di Surabaya dipindah ke Jakarta. Melakukan berbagai aksi terhadap kebijakan pemerintah dalam hal berkumpul, berorganisasi, hokum pidana dan hak-hak luar biasa pemerintah atas persaingan. Akhir tahun 1930-an reaksi pemerintah yang keras terhadap kaum pergerakan membuat PPPKI tidak bisa melakukan aksinya lagi sehingga kaum pergerakan mencari format baru dalam mempersatukan partai-partai politik yakni lewat GAPI, Gabungan Politik Indonesia.