Untuk menganalisis transparansi dan akuntabuilitas dalam monitoring penyelenggaraan pelayan publik dibirokrasi pemerintah ada beberapa poin yang perlu dipertimbakngkan :
1. Keterbukaan Informasi : transparansi dapat terwujud dengan memastikan bahwa informasi mengenai penyelengaraan pelayanan publik termasuk prosedur, kriteria dan evaluasi kinerjanya tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat secara luas.
2. Partisipasi Publik : meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan monitoring dapat meningkatkan akutanbilitas.
3. Mekanisme Pengaduan : Penting untuk memiliki mekanisme yang jelas bagi masyarakat untuk mengajukan pengaduan terkait pelayanan publik yang tidak memenuhi standar dan kualitas yang diharapkan.
4. Evaluasi Kinerja : Proses monitoring dan evaluasi secara rutin secara perlu dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaran pelayan publik.
5. Saksi dan Insentif : untuk meningkatkan akutanbilitas diperlukan mekanisme saksi dan insentif yang mempengaruhi perilaku penyelenggaraan layanan publik.
Dengan menerapkan langkah-langkah diatas dapat diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam monitoring penyenggaraan pelayanan publik dibirokrasi pemerintah.