Diskusi 1

Nama : Basilika Windiani Nirmala Janggur (202221121028)

Nama : Basilika Windiani Nirmala Janggur (202221121028)

by BASILIKA WINDIANI NIRMALA JANGGUR -
Number of replies: 1

Menurut saya ,dalam sejarah perkembangan desa di Indonesia, perubahan yang paling terasa adalah transformasi dari sistem agraris tradisional menuju masyarakat yang lebih modern dan terintegrasi dengan pemerintahan yang lebih formal. Pada masa lalu, desa di Indonesia umumnya berbasis pada sistem adat dan pertanian subsisten. Namun, sejak kemerdekaan, terutama dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pada akhir 1990-an, banyak desa mengalami perubahan signifikan dalam hal administrasi, infrastruktur, dan akses terhadap layanan publik. Saat ini, pemerintahan desa menghadapi tantangan terkait dengan alokasi dana desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Saya berpendapat  bahwa meskipun ada kemajuan dalam pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, masih ada masalah terkait dengan pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya efektif dan partisipasi masyarakat yang kadang tidak optimal. Beberapa merasa bahwa pengawasan dan dukungan dari pemerintah pusat atau daerah perlu ditingkatkan agar desa bisa lebih mandiri dan berkembang secara berkelanjutan.

Terimakasih.

In reply to BASILIKA WINDIANI NIRMALA JANGGUR

Re: Nama : Basilika Windiani Nirmala Janggur (202221121028)

by NI MADE DEWI PURNAMA SARI -
Ni Made Dewi Purnama Sari
202221121004
Univ. Warmadewa


Mohon ijin menambahkan sedikit terkait apa yang telah teman saya (basilikas windiani nirmala janggur) sampaikan tersebut mengenai masalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya efektif dan partisipasi masyarakat yang kadang tidak optimal bisa diatasi dengan solusi seperti : Pertama, harus dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa melalui pelatihan dan pendidikan mengenai manajemen anggaran dan perencanaan pembangunan yang transparan sangat penting. Hal ini dapat mencakup kursus tentang pengelolaan keuangan, akuntabilitas, serta penggunaan teknologi informasi untuk pelaporan dan evaluasi anggaran. Kedua, penguatan mekanisme partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan melibatkan warga desa secara aktif dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek melalui forum-forum musyawarah desa dan konsultasi publik. Program-program ini harus didesain untuk memastikan suara masyarakat terdengar dan diakomodasi dalam pengambilan keputusan. Ketiga, implementasi sistem pengawasan dan akuntabilitas yang lebih ketat oleh pemerintah pusat atau daerah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran desa dikelola dengan efisien dan sesuai dengan rencana. Ini bisa mencakup audit rutin dan pelaporan berkala yang melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi. Dengan kombinasi langkah-langkah ini, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat mengelola anggaran mereka dengan lebih efektif dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga mencapai hasil yang lebih baik dan berkelanjutan.
 
Sekian dan Terimakasih