Dalam ekonomi Islam, peran pemerintah jauh lebih aktif dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis. Terdapat beberapa aspek penting yang menekan peran pemerintah dalam ekonomi Islam:
Regulasi dan Pengawasan : Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Dengan adanya peraturan ini, pemerintah ikut memastikan bahwa semua transaksi bisnis dan investasi tidak melanggar ketentuan Islam.
Distribusi Keadilan Sosial : Ekonomi Islam menekankan pada keadilan sosial dan pemerataan kekayaan. Pemerintah berperan dalam mendistribusikan kembali kekayaan melalui sistem zakat, infak, dan sedekah. Dengan mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, pemerintah dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dan mengurangi kesenjangan sosial.
Penyediaan Barang dan Jasa Publik : Dalam perekonomian Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh sektor swasta, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Perencanaan Ekonomi : Pemerintah dalam bidang ekonomi Islam dapat terlibat dalam perencanaan dan pengembangan ekonomi jangka panjang. Hal ini termasuk menetapkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan memfasilitasi investasi.
Perlindungan Terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) : Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung UKM sebagai salah satu pilar ekonomi. Melalui berbagai program dan kebijakan, pemerintah dapat memberikan pelatihan, akses ke modal, dan perlindungan hukum untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil.
Etika Bisnis : Pemerintah juga berperan dalam membentuk iklim bisnis yang beretika sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan mengedepankan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam bisnis, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang sehat.
Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam ekonomi Islam lebih proaktif dan integratif dibandingkan dengan model ekonomi kapitalis yang lebih mengedepankan mekanisme pasar bebas. Pemerintah dalam konteks ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penggerak dan pengayom untuk mencapai tujuan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.