Dalam ekonomi Islam, peran pemerintah lebih aktif dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tanggung jawab utama pemerintah adalah memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan praktik yang tidak adil, serta mendukung distribusi kekayaan yang merata.
Pemerintah juga berperan dalam menyediakan layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, yang dianggap sebagai kebutuhan dasar. Dalam konteks ekonomi, pemerintah dapat terlibat dalam mengatur pasar untuk mencegah monopoli dan memastikan persaingan yang sehat. Selain itu, pemerintah diharapkan untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan dan mendukung usaha kecil dan menengah.
Dengan demikian, dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung dan pemicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari perkembangan ekonomi.