Dalam sistem ekonomi Islam, peran pemerintah lebih aktif dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis. Pemerintah dalam ekonomi Islam memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi.
- Pengelolaan dan Distribusi Kekayaan Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat.
- Mengatur dan Mengawasi Pasar. Pemerintah dalam sistem ekonomi Islam bertugas menjaga keseimbangan pasar, memastikan tidak adanya monopoli, penimbunan, atau praktik bisnis yang merugikan konsumen
- Regulasi Perbankan dan Keuangan. Pemerintah berperan dalam memastikan bahwa sistem keuangan yang berjalan sesuai dengan syariah,
- Penyediaan Kebutuhan Dasar pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang sesuai dengan maqasid syariah (tujuan syariah)
- Intervensi dalam Situasi Darurat. Dalam situasi di mana mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik, atau ada ketidakadilan yang terjadi, pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi
- Mendorong Pembangunan Berkelanjutan. Pemerintah bertanggung jawab dalam menciptakan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini mencakup penciptaan lapangan kerja, mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM), serta memfasilitasi investasi dalam sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.