Dalam sistem ekonomi Islam, peran pemerintah jauh lebih aktif dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis yang cenderung mengurangi keterlibatan pemerintah dalam perekonomian. Berikut adalah beberapa peran penting yang dimainkan oleh pemerintah dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan:
1. Menegakkan Keadilan dan Menghilangkan Ketidakadilan
Dalam ekonomi Islam, salah satu prinsip utama adalah keadilan (`al-adl`). Pemerintah bertanggung jawab memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang dan memberantas praktik-praktik ekonomi yang eksploitatif atau zalim, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi yang berlebihan).
2. Mengelola Sumber Daya Alam
Pemerintah dalam ekonomi Islam memiliki kewajiban untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan bijak dan adil, sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir individu atau korporasi. Ini sesuai dengan prinsip bahwa kekayaan alam adalah karunia Allah yang harus dikelola untuk kesejahteraan bersama.
3. Memfasilitasi Zakat, Wakaf, dan Instrumen Redistribusi Lainnya
Instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah adalah elemen kunci dalam ekonomi Islam untuk redistribusi kekayaan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan zakat agar sampai kepada kelompok yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan mereka yang memerlukan bantuan. Ini memastikan adanya mekanisme sosial yang kuat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.
4. Mengatur Pasar dan Melindungi Konsumen
Pemerintah juga berperan dalam memastikan pasar berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari praktik monopoli atau oligopoli yang merugikan masyarakat. Pemerintah berwenang mengawasi perdagangan, menetapkan standar kualitas produk, serta melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan nilai-nilai syariah.
5. Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas
Sesuai dengan prinsip kesejahteraan umum (maslahah), pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik yang esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pelayanan ini tidak hanya dipandang sebagai hak setiap warga negara, tetapi juga sebagai kewajiban negara dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera secara materi dan spiritual.
6. Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
Pemerintah dalam ekonomi Islam didorong untuk menjalankan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk menjaga keseimbangan lingkungan dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak alam. Prinsip ini sejalan dengan amanah menjaga bumi sebagai ciptaan Allah dan mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat menimbulkan kerusakan (`fasad`).
7. Mendorong Kerjasama dan Kewirausahaan
Ekonomi Islam mendukung konsep berbagi risiko dan keuntungan melalui kontrak bisnis syariah seperti mudarabah dan musharakah. Pemerintah berperan dalam memfasilitasi dan mendukung kerjasama ini, khususnya untuk meningkatkan partisipasi ekonomi bagi kelompok-kelompok yang lebih lemah.
Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pengaturan dan kontrol, tetapi juga aktif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang lebih mendalam dalam menjalankan fungsinya, dengan tujuan utama mewujudkan keadilan dan kebaikan bersama.