Dalam ekonomi Islam, peran pemerintah memang lebih aktif dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis. Beberapa aspek utama peran pemerintah dalam ekonomi Islam meliputi:
1. Regulasi dan Pengawasan: Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan ekonomi agar sesuai dengan prinsip syariah. Ini termasuk pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).
2. Distribusi Kekayaan: Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil. Ini dapat dilakukan melalui kebijakan perpajakan yang progresif dan program sosial yang mendukung kelompok masyarakat yang kurang mampu.
3. Penyediaan Layanan Publik: Dalam ekonomi Islam, pemerintah diharapkan menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Pemberdayaan Ekonomi: Pemerintah perlu mendorong kewirausahaan dan inovasi, serta memberikan dukungan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
5. Perlindungan Terhadap Lingkungan: Ekonomi Islam menekankan keberlanjutan, sehingga pemerintah diharapkan untuk mengimplementasikan kebijakan yang melindungi lingkungan dan sumber daya alam untuk generasi mendatang.
6. Penciptaan Keadilan Sosial: Pemerintah berperan dalam menciptakan sistem yang menegakkan keadilan sosial, termasuk akses yang sama terhadap peluang ekonomi bagi semua individu tanpa diskriminasi.
Melalui peran-peran ini, pemerintah dalam sistem ekonomi Islam diharapkan dapat menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat. Dengan menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, diharapkan ekonomi Islam dapat mencapai tujuan kesejahteraan yang lebih luas.