Dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran yang lebih aktif dan signifikan dibandingkan dalam ekonomi kapitalis. Ini karena ekonomi Islam menekankan pada keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan tanggung jawab moral yang memerlukan intervensi pemerintah untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Pemerintah dalam sistem ini berfungsi sebagai khalifah atau wakil masyarakat yang bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga membawa manfaat bagi seluruh rakyat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam sistem ekonomi Islam:
Menjaga keadilan sosial dan ekonomi: Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf. Pemerintah juga berperan dalam memberantas kemiskinan dengan mendorong redistribusi sumber daya yang merata serta memberikan dukungan bagi kelompok rentan. Selain itu, pemerintah mengawasi praktik-praktik ekonomi untuk memastikan tidak ada eksploitasi atau ketidakadilan yang terjadi dalam transaksi bisnis.
Mencegah praktik ekonomi yang dilarang: Dalam ekonomi Islam, praktik seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) dilarang. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengawasi sektor keuangan dan bisnis agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri halal memerlukan regulasi yang memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut.
Mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan bersama: Pemerintah dalam ekonomi Islam memandang sumber daya alam sebagai milik bersama yang harus dikelola dengan bijak dan berkelanjutan. Prinsip khalifahmenuntut pemerintah untuk melindungi lingkungan dan memastikan sumber daya digunakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat. Pemerintah harus mencegah monopoli atau privatisasi berlebihan atas sumber daya vital seperti air, tanah, dan energi yang dapat merugikan masyarakat luas.
Menjamin kesejahteraan rakyat: Pemerintah bertanggung jawab menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah memiliki kewajiban untuk mendukung pengembangan sektor-sektor yang esensial bagi kesejahteraan bersama, serta mencegah ketidakstabilan ekonomi yang merugikan kelompok miskin.
Mendorong praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan: Pemerintah dalam ekonomi Islam memiliki tugas untuk menciptakan lingkungan bisnis yang mendorong perilaku yang etis, transparan, dan bertanggung jawab sosial. Intervensi negara dalam bentuk regulasi bisnis, insentif bagi bisnis yang berorientasi sosial, dan perlindungan konsumen sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga memperhatikan kesejahteraan
rakyat.