Transparansi dan akuntabilitas adalah dua elemen kunci dalam memonitor penyelenggaraan pelayanan publik di birokrasi pemerintah. Transparansi melibatkan keterbukaan informasi terkait kebijakan, proses, dan keputusan pemerintah, sementara akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban atas tindakan dan kebijakan yang diambil.
Analisis dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana pemerintah memberikan akses informasi kepada publik tentang kebijakan dan prosedur pelayanan publik. Selain itu, penilaian dapat dilakukan terhadap mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang diterapkan dalam birokrasi.
Dalam situasi ideal, transparansi dan akuntabilitas dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mencegah tindakan korupsi. Namun, implementasinya sering kali kompleks dan memerlukan dukungan penuh dari seluruh struktur pemerintahan.