Topic outline

  • SELAMAT DATANG

    MATA KULIAH HUKUM KEPAILITAN

     

    Nama Dosen: Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

    Email: htambajong@unikadelasalle.ac.id

    No. Kontak: 082189607983

    Deskripsi MK:

    Mata kuliah Hukum Kepailitan merupakan mata kuliah yang mempeleajari alternatif penyelesaian utang bagi debitur maupun kreditur apabila debitur berhenti dalam membayar utang kepada para krediturnya.

     

    Materi Pembelajaran:

    • Bab I. Ruang Lingkup
    • Bab II. Pihak-pihak dalam Kepailitan dan PKPU
    • Bab III. Prosedur Kepailitan
    • Bab IV. Akibat Hukum Pernyataan Pailit
    • Bab V. Insolvensi dan Pemberesan  Harta Debitor
    • Bab VI. Berakhirnya Kepailitan dan Perdamaian dalam Kepailitan
    • Bab VII. Upaya-upaya Hukum
    • Bab VIII. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
    • Bab IX. Prosedur Permohonan PKPU
    • Bab X. Perdamaian dalam PKPU

    Jadwal Perkuliahan: Kamis, 15.30-17.00 WITA

    Metode Pembelajaran

    • Blended Learning
    • Case Study

    Media Pembelajaran: Zoom Meeting/Google Meet dan e-learning UKDLSM

    Sistem Penilaian

    • Kehadiran    : Maksimal 4 (empat) kali tidak hadir (sakit,izin,alpa)
    • Tugas            : 20%
    • UTS                 : 30%
    • UAS                 : 50%

    Skala Penilaian

    • A = 80.00 – 100.00
    • B = 66.00 – 79.00
    • C = 55.00 – 65.99
    • D = 45.00 – 54.99
    • E = 0.00 – 44.99

  • Topic 1

    • Hallo semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat.

      Untuk mata kuliah hukum kepailitan silahkan kalian baca dan lihat Rencana Pembelajaran Semester dari Hukum Kepailitan. Selama satu semester ini, kita akan mempelajari aturan mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku di Indonesia. 

      Silahkan kalian baca mengenai Rencana Pembelajaran Semester pada link di bawah ini

  • Topic 2

    • Ruang Lingkup File

      Materi Pertemuan 2 mengenai Ruang Lingkup Hukum Kepailitan

      Ruang Lingkup 

      a. Pengertian 

      b. Istilah

      c. Perjanjian dan wanprestasi 

      d. Sejarah hukum kepailitan


    • Video pembelajaran pertemuan 2

      https://youtu.be/QniYl4bQ5VI

    • Video Pembelajaran Page

       Silahkan tonton video pembelajaran berikut

  • Topic 3

    • Pihak-pihak dalam Kepailitan dan PKPU File

      Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan.

      Pada pertemuan ini kita akan mempelajari para pihak dalam kepailitan dan PKPU. Silahkan kalian baca pada materi di atas.

      Pihak-Pihak dalam Kepailitan dan PKPU 

      a. Hakim Niaga 

      b. Hakim Pengawas 

      c. Kurator

      d. Pengurus 

      e. Kreditor 

      f. Debitor 

      g. Panitia kreditor

  • Topic 4

    • Kuis 1 Quiz

      Buah ketumbar kulitnya kaku 

      Bijinya dipecah memakai palu

      Apa kabar para mahasiswaku?

      Semoga sehat menyertai selalu

       

      Setelah kita mengikuti perkuliahan kurang lebih 3 minggu, hari ini akan dilaksanakan kuis. Semoga kalian sudah siap dan dapat menjawab pertanyaan yang diberikan serta mendapatkan nilai yang memuaskan. Untuk kuis kali ini, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Selamat mengerjakan

    • Prosedur Kepailitan

      a. Syarat-syarat yuridis untuk dapat dinyatakan pailit 

       b. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit 

       

    • Hukum Kepailitan by helenatambajong

  • Topic 5

    • Materi Pertemuan 5

      Hallo semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat. 

      Kali ini silahkan simak video mengenai Proses Permohonan Pernyataan Pailit. Di dalam hukum kepailitan di Indonesia, telah diatur mengenai cara mengajukan permohonan pailit. Bagaiamanakah proses tersebut? Mari kita simak video berikut

      https://youtu.be/ch_abzzSy-w

  • Topic 6

    • Akibat Hukum Pernyataan Pailit File

      Siang hari makan ikan asin

      Ikan asin rasanya asin

      Salam sapa saya ucapkan

      Untuk mahasiwa-mahasiswi sekalian.

      Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai Akibat Hukum Pernyataan Pailit.

      Dengan jatuhnya putusan pernyataan pailit maka terjadilah sita umum kepailitan. Seluruh harta orang perserorangan yang dinyatakan pailit akan dilakukan pengurusannya dan pemberesannya oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, digunakan sebagai jaminan bersama untuk para kreditur.

    • Design by Helena Tambajong

    • Kuis 2 Quiz

      Silahkan mengerjakan kuis ini. Pilihlah jawaban yang paling tepat

  • Topic 7

    • Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Untuk topik kali ini, kita akan membahas mengenai insolvensi dan pemberesan harta pailit.

    • Insolvensi dan Pemberesan Harta Pailit File

      Insolvensi (insolvency) adalah ketidakmampuan debitor membayar utang-utangnya. Insolvensi terjadi apabila debitor pailit dalam verifikasi tidak mengajukan atau menawarkan perdamaian, rencana perdamaian ditolak, atau pengesahan perdamaian (homologasi) ditolak berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan timbulnya fase insolvensi ini, maka dimulai pemberesan (likuidasi) harta pailit oleh kurator. Pemberesan dilakukan dengan melakukan penjualan harta pailit. Hasil penjualan tersebut kemudian dibagikan kepada para kreditor.

      Tahap pengurusan dan pemberesan harta pailit merupakan bagian yang esensial dari proses kepailitan seorang debitor maupun badan hukum (legal entity). Hal ini tercermin dari banyaknya jumlah pasal yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan harta pailit. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) telah mengatur tentang tugas dan wewenang kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam UUK PKPU menyebutkan tugas kurator dalam beberapa pasal, diantaranya Pasal 16, Pasal 69 dan Pasal 184. Secara garis besar dalam UUK PKPU disebutkan bahwa tugas seorang kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit sejak putusan pailit diucapkan dan debitor pailit telah dalam keadaan insolvensi.

      Materi lengkapnya silahkan pelajari melalui materi Insolvensi dan Pemberesan Harta Pailit di atas

  • Topic 8

    • UJIAN TENGAH SEMESTER


    • Studi Kasus Assignment

      Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan ke 8 ini, kita akan mengadakan ujian tengah semester. Jawablah dengan baik dan benar soal yang diberikan. 

      Analisa kasus berikut dan jawab pertanyaan yang diberikan berdasarkan kasus di bawah ini

      Bersumber pada suatu putusan ditolaknya permohonan Kepailitan yang pernah terjadi yaitu antara Hasan Tamin sebagai kreditur dengan PT. Hotel Mandarine Regency Tbk sebagai debitur dimana permohonan Kepailitan yang diajukan oleh kreditur ditolak oleh Majelis Hakim berdasarkan putusan Nomor: 401/Pdt.SUS-KEPAILITAN/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst. Ditolaknya putusan ini oleh Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum yang menyebutkan bahwa terhadap kreditur lainnya Majelis Hakim tidak menemukan surat kuasa yang diajukan. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim tersebut didasari pada tidak terpenuhinya salah satu syarat yang diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) UUK-PKPU dimana menurut Majelis Hakim debitur (termohon) tidak mempunyai kreditur lain karena tidak ditemukannya surat kuasa atas kreditur lainnya.

      Pembuktian yang dikemukakan oleh kreditur (pemohon) membuktikan bahwa debitur memiliki kreditur lain selain kreditur yang menjadi pemohon. 

      Adanya kreditur lain dalam kasus ini yaitu sebagai penguat permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam memenuhi salah satu persyaratan permohonan Kepailitan, bukan sebagai yang menjadi pemohon. Dari kasus ini juga debitor (termohon) dengan jelas mengakui bahwa debitur memiliki kreditur lain yaitu Hockman. Bersadarkan hal tersebut berarti persyaratan permohonan PKPU sudah terpenuhi.

      Pertanyaan

      1. Sebut dan jelaskan dasar hukum mengenai syarat yuridis dapat dinyatakan pailit!
      2. Apakah putusan pailit yang diberikan oleh hakim pengadilan niaga sesuai dan tidak keliru dengan bunyi pasal tersebut? Jelaskan jawaban Anda!
      3. Bagaiamanakah kedudukan kreditur pada kasus tersebut?
      4. Jelaskan mengenai proses permohonan pailit!
      5. Jelaskan pendapat Anda mengenai kasus di atas!

  • Topic 9

  • Topic 10

    • Hallo semua... Apa kabar?

      Kita berjumpa lagi pada topik kita yang ke 10. Kali ini kita akan mempelajari mengenai Upaya Hukum Dalam Kepailitan. Dalam sistem hukum Indonesia dikenal dua macam upaya hukum yaitu Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa. Apakah ada perbedaan upaya hukum tersebut dengan Upaya Hukum Dalam Kepailitan?

      Silahkan kalian pelajari materi power point dan video pembelajaran di bawah ini. Setelah kalian mempelajarinya, silahkan jawab pertanyaan di bawah. 

      Selamat Belajar...!!!

    • Upaya Hukum dalam Kepailitan File

      Dalam perkara kepailitan upaya hukum yang dapat digunakan berupa kasasi jika putusan pailit belum berkekuatan hukum tetap. UUK dan PKPU, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.

  • Topic 11

    • Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang File

      Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam bahsa Belanda disebut surseance van betaling dan dalam Bahasa Inggris dinamakan suspension of payment. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berasal dari hukum Germania lama dan hanya diberikan dalam hal luar biasa oleh pengadilan. 

      Definisi penundaan kewajiban pembayaran utang adalah permohonan dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

  • Topic 12

    • Prosedur Permohonan PKPU File

      Apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi pada perkuliahan Hukum Kepailitan. Semoga kalian dalam keadaan sehat.

      Debitor/kreditor memohonkan PKPU sebelum diajukannya permohonan pailit maupun pada waktu permohonan pailit diperiksa.

      1. Apabila pemohon adalah Debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya, serta dapat juga melampirkan rencana perdamaian.
      2. Apabila pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang, dan Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.

      Untuk selanjutnya silahkan membaca materi pada power point Prosedur Permohonan PKPU di atas. Kemudian tonton video di bawah ini. 

    • Setelah kalian mempelajari materi mengenai Prosedur Permohonan PKPU, kerjakanlah pertanyaan di bawah ini.

  • Topic 13

    • Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan mempelajari mengenai perdamaian dalam PKPU. Apakah perdamaian dalam PKPU dan kepailitan ada perbedaanya? Mari kita pelajari bersama materi di bawah ini.

    • Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Book

      Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 265 yang menentukan bahwa debitor pada waktu mengajukan permohonan PKPU berhak menawarkan suatu perdamaian kepada debitor. Rencana perdamaian tersebut harus disampaikan kepada hakim pengawas, pengurus, dan ahli bila ada. 

    • Diskusi mengenai Perdamaian dalam PKPU Forum

      Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat.

      Pertemuan kali ini silahkan kalian membaca book chapter yang sudah disiapkan pada pertemuan 13 ini. Silahkan kalian sampaikan pendapat ataupun ada pertanyaan seputar materi yang telah kalian baca "Perdamaian dalam PKPU" pada forum ini.

  • Topic 14

    • Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan.

      Setelah kita mempelajari mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, saat ini kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan yang timbul. Baca kembali materi yang telah kita pelajari bersama dan analisalah dengan seksama mengenai permasalahan di bawah ini. Proses analisa dalam permasalahan di bawah ini juga mengacuh pada Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004.

      Selamat belajar dan Selamat mengerjakan

    • Tugas Hukum Kepailitan - Problem Solve Assignment

      Perusahaan Budika Indonesia digugat oleh Wibis and Partners dengan pengajuan PKPU yang dilayangkan pada 6 Oktober 2022. Hal ini terkait adanya tagihan yang sudah jatuh tempo. Dalam petitumnya, pemohon meminta majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan pengajuan PKPU terhadap Budika Indonesia. Serta meminta menetapkan PKPU Sementara paling lama 45 hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan. Selain itu, meminta pengadilan untuk menunjuk beberapa pihak sebagai tim pengurus dan kurator dalam rangka mengurus harta Budika Indonesia pada proses PKPU ini apabila dinyatakan pailit. Kuasa Hukum Wibis and Partners, Haryanto mengatakan, pengajuan PKPU terhadap Budika Indonesi dilakukan karena terkait tagihan yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan.

      Jawablah pertanyaan berikut ini:

      1. Apa tujuan diajukan PKPU?

      2. Berdasarkan kasus di atas, apakah hakim bisa memberikan PKPU sementara? Jelaskan jawaban Anda!

      3. Dalam PKPU siapakah yang bertugas untuk mengurus harta pailit debitur?

      4. Sebutkan akibat hukum dari PKPU!

      5. Apakah yang akan terjadi jika PKPU ditolak?

  • Topic 15

    • Tugas Kelompok Assignment

      Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadan sehat.

      Kita sudah mempelajari bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Bahwa kepailitan merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) bagi debitor yang tidak bisa memenuhi kewajibanya maka sebelum dijatuhkan pailit dapat diupayakan permohonan PKPU yang dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor.
      Setelah kita mempelajari mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang, silahkan kalian mereview tulisan yang ada di bawah ini. 

      Dengan cara sebagai berikut:

      1. Baca karya ilmiah pada jurnal yang ada pada topik ini

      2. Tuliskan identitas jurnal

      3. Tuliskan pendapat pribadi kalian mengenai karya ilmiah tersebut

      4. Tuliskan kesimpulan

      Silahkan kumpulkan tugas kelompok pada link di atas. Upload dalam bentuk file pdf. Selamat mengerjakan. Terima kasih

  • Topic 16

    • Studi Kasus Assignment

      Bacalah dengan cermat mengenai kasus di bawah ini kemudian jawab pertanyaan yang ada.

      Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memvonis pailit Perusahaan Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance atas gugatan yang diajukan oleh mantan konsultan agen asuransinya yaitu Lee Boon Siong, kasus bermula dari Pionerring Agency Bonus Agreement (Perjanjian Keagenan) antara Prudential dengan Lee Boon Siong, menurut perjanjian ini Lee Boon Siong sebagai konsultan berkewajiban mengembangkan keagenan dalam memasarkan produk-produk asuransi Prudential, sebaliknya Prudential berkewajiban melakukan pembayaran (Bonus) pada Lee Boon Siong apabila berhasil memenuhi target sebagaimana diatur dalam perjanjian keagenan tersebut. Setelah Lee Boon Siong berhasil memenuhi kewajibannya yaitu memenuhi target pemasaran, tetapi Prudential memutuskan perjanjian sepihak Perjanjian Keagenan. Terhadap kewajiban membayar Prudential tersebut Lee Boon Siong telah berulang kali mengingatkan Prudential untuk segera melakukan pembayaran terakhir dengan surat peringatan, namun Prudential tetap saja melalaikan dengan alasan yang tidak dipertanggungjawabkan. Jika dilihat dari syarat pailit, maka hal tersebut sudah terpenuhi dikarenakan asuransi ini juga memiliki beberapa kreditor. Akhirnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengambil keputusan No. 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST menyatakan Prudential pailit dengan segala akibat hukumnya. Selain menyatakan Prudential pailit, dalam amar putusannya, majelis juga mengangkat kurator dan hakim pengawas. Pada penyelesaian tingkat terakhir, Mahkamah Agung dalam kasasi membatalkan putusan pailit.

      Pertanyaan:

      1. Apakah Putusan Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian utang piutang dalam perkara kepailitan dalam Kasus Prudential sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

      2. Apakah Kewenangan Menteri Keuangan yang dapat Mempailitkan Perusahaan Asuransi dapat mengakibatkan Perusahaan Asuransi Kebal Pailit ?

      3. Apakah dalam kasus ini bisa diajukan PKPU? Jelaskan jawaban Anda!